Vol. 2 No. 3 (2026): Journal ANC
Articles

Evaluasi Akuntabilitas DBH Sawit dalam LRA Daerah: Mengidentifikasi Risiko Greenwashing atas Eksternalitas Bencana Lingkungan Yang Terjadi di Aceh Tamiang

Nuryadini, Hawa Khalilah
Universitas Bina Sarana Informatika
Amelia Putri
Universitas Bina Sarana Informatika
Putri Alyssa Raya
Universitas Bina Sarana Informatika
Syakila Putri Prasetyaningrum
Universitas Bina Sarana Informatika
Tania Arfita
Universitas Bina Sarana Informatika
Dudi Duta Akbar
Universitas Bina Sarana Informatika

Published 2026-06-19

Keywords

  • DBH Sawit,
  • Akuntabilitas Publik,
  • Greenwashing,
  • Akuntansi Pemerintahan,
  • Keberlanjutan Lingkungan

Abstract

Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit merupakan instrumen fiskal strategis untuk mendukung pembangunan daerah sekaligus memitigasi eksternalitas negatif dari aktivitas perkebunan kelapa sawit. Namun, efektivitas penggunaannya seringkali dipertanyakan dalam mewujudkan akuntabilitas substantif dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi akuntabilitas pengelolaan DBH Sawit dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang serta mengidentifikasi risiko praktik greenwashing terkait eksternalitas bencana lingkungan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, penelitian ini menganalisis data sekunder yang bersumber dari regulasi pusat, laporan keuangan daerah, dan data statistik resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan DBH Sawit masih didominasi oleh akuntabilitas administratif yang berorientasi pada kepatuhan formal dan daya serap anggaran. Alokasi dana secara dominan terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, sementara program pemulihan lingkungan memiliki porsi yang sangat terbatas. Kesenjangan antara narasi keberlanjutan dalam pelaporan keuangan dengan realitas ekologis di lapangan seperti banjir tahunan yang berdampak pada 91 desa mengindikasikan adanya risiko greenwashing sektor publik. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi indikator kinerja ekologis ke dalam sistem akuntansi pemerintah serta reformasi kebijakan fiskal berbasis risiko lingkungan demi menjamin akuntabilitas substantif dan keberlanjutan ekosistem daerah penghasil sawit.

References

  1. Amin, H. M. (2024). MANAJEMEN MITIGASI MENGURANGI RESIKO BENCANA FINANSIAL DAERAH DI INDONESIA.
  2. Aulia, Darlin. 2025. “GREENWASHING PERUSAHAAN DI INDONESIA : STUDI LITERATUR PERIODE 2015 – 2025.” (4):7682–94.
  3. Azizah, Cut, Pawitan Hidayat, Bambang Dwi Dasanto, Iwan Ridwansyah, and Muhammad Taufik. 2021. “Sifat Fisik Tanah Dan Hubungannya Dengan Kapasitas Infiltrasi DAS Tamiang Soil Physical Properties and Their Relationship with the Infiltration Capacity of Tamiang River Basin.” (Dooge 1973):167–73.
  4. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2024.“[PP.Pk.011] Luas Tanam Dan Produksi Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat Menurut Kabupaten/Kota.” https://aceh.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTIwIzI=/luas-tanam-dan-produksi-kelapa-sawit.html. .
  5. Biswan, Ali Tafriji, and Defian Panji Ponco Kusumo. 2021. “PENAJAMANPERAN PENGANGGARANSEKTOR PUBLIK SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN.” 5(1):58–77.
  6. BPS Kabupaten Aceh Tamiang. 2025. KABUPATEN ACEH TAMIANG DALAM ANGKA 2025.
  7. Guevarrato, Gulfino. 2024. Kebijakan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (UU No. 1 Tahun 2022) Terkait Dana Bagi Hasil (DBH).
  8. Hadi, Badiul. 2024. “Implementasi APBN Berkelanjutan Di Indonesia: Studi Konseptual Dan Empiris.” 3:1949–60. doi:10.56709/mrj.v3i4.591.
  9. Hidayat, Taufik, Maulina Dyah Permatasari, and Puspita Aeni. 2024. “PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP BELANJA MODAL JAWA BARAT.” 9(1):105–15.
  10. Indonesia, Republik. (2010). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010.
  11. Kementrian Keuangan. 2023. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.
  12. Kurdi, Kurdi, and Cut Zulfahnur Syafitri. 2025. “Penerapan KPBU Skala Kecil Dengan Sistem Dana Bagi Hasil Dalam Perkebunan Sawit : Pembaharuan Kerjasama Kemitraan Petani Implementation of Small-Scale PPPs with a Profit Sharing Fund System in Palm Oil Plantations : Renewing Partnership Cooperation with Farmers Pembangunan Infrastruktur . Skema Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha ( KPBU ) Pembiayaan Campuran Dengan Orientasi Hasil Yang Dapat Mempercepat Realisasi Proyek Dan.” 8(3):5–8.
  13. Kusumawardani, Deni. 2025. “Universitas Airlangga.”
  14. L. Herdo, Ringgo, Dwi A. Sari, and Edi E. Eko. 2025. “ANALISIS IMPLEMENTASI GREEN ACCOUNTING DI SEKTOR PUBLIK: STUDI PADA PEMERINTAH DI INDONESIA.” 3(2):381–88.
  15. Mirjas, Heru Fahlevi, and Yossi Diantimala. 2021. “Analisis Tren Penganggaran Bencana Di Daerah Rawan Bencana: Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Selatan.”
  16. Mugisana, Radi, Eneng Nurdiana Septifani, and Angelia Nirwana Sari Laras. 2025. “Greenwashing in ESG Disclosure : A Systematic Literature Review through Theoretical and Bibliometric Analysis STIE Gema Widya Bangsa , Bandung , Indonesia.”
  17. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Bidang Data dan Statistik. 2025. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024.
  18. Priyanto, Andri Faizal, and Agus Bandiyono. 2024. “DAMPAK GREENWASHING TERHADAP INVESTASI KEBERLANJUTAN SERTA PERAN AUDIT.” doi:10.29407/jae.v9i3.23254.
  19. Raharjo, Budi, and Methodius Kossay. 2025. “Analisis Hukum Terhadap Klaim Greenwashing Akuntabilitas Hukum Di Era Branding Berkelanjutan.” 3(2):1104–14.
  20. Sanusi, Anwar. (2025). POLITIK EKOLOGI DAN MASA DEPAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI INDONESIA.
  21. Senaro, Amalia Puteri, Widiyanto, and Sandra Sukmaning Adji. 2024. “DAMPAK EKSPANSI KELAPA SAWIT TERHADAP PERUBAHAN EKONOMI DAN LINGKUNGAN.” 6(April):531–43.
  22. Utomo, Nazwa Kaila, and Ajeng Tita Nawangsari. 2025. “Transparansi Dan Akuntabilitas Sektor Publik : Pilar Utama Dalam Good Governance.” 8(2):103–9.